Pengamat Sebut Power Wheeling Gak Bisa Masuk RUU EBET, Kenapa?

1. Usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara

Dalam pasal 33 itu, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang dikuasai negara. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan hal itu dan menolak klausul power wheeling yang sempat masuk dalam dalam UU Nomor 20/2002 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

“Dengan demikian, usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara dengan cara mengelola, mengatur, mengambil kebijakan, mengurus hingga memberikan pengawasan,” kata Bisman.

Baca Juga: Skema Power Wheeling Picu Tambahan Biaya bagi Pokok Penyediaan Listrik

2. Pembentukan RUU UU EBET harus dengarkan masukan berbagai pihak

Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas transparansi keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET.

Baca Juga: Skema Power Wheeling Percepat Adopsi Energi Terbarukan