TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp347,6 Triliun per Agustus 2024

Penarikan utang sudah mencapai 53,6 persen dari target

Pemerintah tarik utang Rp291,9 triliun. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih...

  • Kementerian Keuangan menarik utang baru mencapai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024.
  • Penerbitan SBN Neto Rp310,4 triliun mencapai 46,6 persen dari target APBN.
  • Pembiayaan non utang mencapai Rp55,7 triliun dan aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia pulih.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang baru mencapai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Realisasi ini setara 53,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

1. Rincian pembiayaan utang per Agustus

ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan untuk pembiayaan utang meliputi, penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp310,4 triliun dan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp37,2 triliun. 

"Penerbitan SBN Neto Rp310,4 triliun ini mencapai 46,6 persen dari target APBN, dibandingkan dengan tahun lalu SBN Neto per Agustus 2023 Rp183 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di mana posisi SBN neto per 31 Agustus 2023 adalah Rp183 triliun. Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita merealisasikan Rp310,4 triliun, tetapi kita menerima incoming inflow dari pasar SBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN pada Senin (23/9/2024).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp55,7 triliun hingga akhir Agustus 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp37,6 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp291,9 triliun.

Baca Juga: ADB Beri Pinjaman Rp7,59 Triliun, Bantuan atau Jebakan Utang Baru?

2. Pembiayaan dipastikan terus prudent

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Suahasil menyatakan, aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia telah kembali pulih seiring meredanya ketidakpastian global. Dengan aliran inflow tersebut, kata Suahasil, pemerintah bisa mempertahankan dan memperbaiki yield biaya bunga pemerintah. 

"Dan ini perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil melihat arah pergerakan pasar keuangan dunia, terutama Fed Fund Rate dan kondisi Eropa dan Tiongkok," tuturnya.

Ia menjelaskan pemerintah terus mengukur dan melakukan pembiayaan secara prudent dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN serta kondisi likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan. Pemenuhan target pembiayaan on track, dengan cost of fund yang terkendali.

“Ketika memasuki kuartal empat, tentu kita terus mencermati dinamika pasar serta menyiapkan kewaspadaan untuk pelaksanaan APBN 2025 terutama di kuota satu 2025,” terang Suahasil.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Naik di Juli 2024, Tembus 414,3 Miliar Dolar AS 

3. Pembiayaan anggaran pegang peranan penting tutup financing gap

ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kebijakan defisit APBN, pembiayaan anggaran memegang peranan penting untuk
menutup financing gap pada saat pendapatan negara tidak sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan agenda pembangunan yang ditetapkan Pemerintah.

Penerimaan pembiayaan antara lain berupa penarikan utang, penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan,
pengeluaran pembiayaan antara lain berupa pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan
investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya