Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi XI DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Salah satu angka yang disepakati, nilai tukar rupiah pada level Rp16.000 per dolar AS, lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya Rp16.100 per dolar AS.
Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir mengatakan, setelah melalui perundingan disepakati nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) padai 2025 berada di level Rp16.000 per dolar AS.
"Kami sudah berunding dan kelihatannya kita menuju kesepakatan di angka Rp16.000 dan 7 persen (untuk suku bunga SBN 10 tahun)," kata Kahar dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).
1. Rincian asumsi makro dan indikator pembangunan yang disepakati
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun disepakati menjadi 7 persen dari usulan awal 7,1 persen. Dengan begitu, hanya asumsi rupiah dan suku bunga SBN yang berubah dari yang diajukan pemerintah, sedangkan untuk asumsi makro yang lainnya masih sesuai dengan usulan awal.
Berikut asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi XI DPR RI:
Asumsi dasar ekonomi makro
1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen
2. Inflasi 2,5 persen
3. Nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS
4. Suku bunga SBN 10 tahun 7 persen
Sasaran pembangunan
1. Tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen
2. Tingkat kemiskinan 7-8 persen
3. Tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen
4. Gini rasio (indeks) 0,379-0,382
5. Indeks modal manusia 0,56
Indikator pembangunan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
1. Nilai Tukar Petani (NTP) 115-120
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105-108
Baca Juga: Daftar Lengkap Asumsi Makro-Target Ekonomi di Tahun Pertama Prabowo
2. Kerangka kerja pemerintah harus logis demi dukung pertumbuhan ekonomi inklusif
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama) Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas yang dicapai melalui kebijakan dan program Pemerintah (RKP), harus ditunjukkan dengan kerangka kerja logis.
"Ini untuk memperlihatkan keterkaitan indikator pembangunan nasional prioritas, Kementerian/Lembaga yang bertugas, program-program kementerian/lembaga, alokasi anggaran program, output, dan outcome," ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah dicapai melalui kebijakan pemerintah lewat program-program intervensi pembangunan wilayah yang inklusif, kebijakan transfer ke daerah dan DAK fisik yang memperkuat pembangunan daerah.