Molor Lagi, Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Diterapkan 2024
Kemenkeu sebut masih perlu dibahas dengan DPR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali ditunda hingga tahun depan. Padahal, kebijakan ini sudah beberapa kali ditunda. Bahkan, pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai plastik dan minuman berpemanis sebesar Rp4,06 triliun pada APBN 2023.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan rencana penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis telah masuk dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Oleh karena itu, Kemenkeu masih perlu melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Ini tentunya kita sudah mulai dalam penyusunan APBN 2024, dalam KEM-PPKF sudah kita masukkan kebijakan ini dan sudah mulai kita bahasa dengan DPR," ujar Askolani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (24/7/2023).
Baca Juga: CISDI Desak Pemerintah Berikan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
Baca Juga: UMKM dan Legislator Surabaya Tolak Cukai Minuman Berpemanis
1. Alasan kebijakan MBDK belum diterapkan
Asko membeberkan alasan yang membuat kebijakan cukai plastik dan minuman berpemanis ini belum bisa diterapkan di tahun ini. Pertama, kinerja ekonomi masih tahap pemulihan ekonomi baik dari sisi domestik maupun global.
"Ini tentunya menjadi konsen kita juga," kata dia.
Selain itu, dalam pelaksanaannya, penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis juga membutuhkan regulasi dalam bentuk (Peraturan Pemerintah). Oleh karena itu, penerapannya belum bisa dilakukan pada tahun ini.
"Ini satu langkah yang harus kita siapkan secara komprehensif sehingga implementasi dari pada ekspansi cukai itu betul-betul kita bisa jalanin dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundangan," imbuh Askolani.