Kemenkeu Buka Suara soal Anies Targetkan Pajak 100 Orang Terkaya
DJP sudah miliki KPP untuk WP tajir
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, buka suara soal pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, yang mau memberlakukan pajak ke 100 orang terkaya di Indonesia. Prastowo menuturkan, pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memiliki sistem pengawasan yang terorganisir.
Prastowo menuturkan setiap kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, baik untuk korporasi maupun individu, sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal. Maka dari itu, prinsip keadilan terkait pajak yang disinggung Anies sejatinya telah berjalan.
"Selama ini pengawasan juga dilakukan secara intensif sebagai upaya membangun kepatuhan sukarela," ujar Prastowo kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).
1. Data kekayaan WP dinamis
Kendati begitu, Kemenkeu dan DJP akan menerima berbagai masukan yang konstruktif. Karena dukungan banyak pihak sangat diperlukan, termasuk dari diskursus politik yang sedang berlangsung. Prastowo enggan membeberkan data profil ketaatan dan kewenangan materill otoritas pajak karena bersifat rahasia.
"Data kekayaan (wajib pajak) juga dinamis karena faktor naik turunnya pendapatan individu," kata Prastowo.
Baca Juga: Anies Ungkap Kekhawatiran Jelang Pemilu, Ajak Aktivis Turun Tangan