Banten, IDN Times - Pemerintah berencana melakukan penarikan utang di awal (prefunding) pada kuartal IV. Pendanaan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja awal tahun 2025, mengingat penerimaan pajak baru efektif terkumpul pada Februari.
"Jadi sampai akhir tahun kita sudah tidak menerbitkan lagi SBN Valas, kecuali melakukan pre funding untuk pembiayaan di awal tahun 2025," ucap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, dalam media gathering, Jumat (27/9/2024).
Baca Juga: Prabowo Mau Rombak Kemenkeu, Bentuk Kementerian Penerimaan Negara
1. Prefunding sifatnya fleksibel
ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe) Riko mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan melakukan prefunding dalam bentuk penerbitan surat utang denominasi rupiah atau valas. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kondisi ekonomi dan pasar keuangan.
Kendati begitu, ia enggan menjelaskan nominal rencana penerbitan surat utang tersebut.
“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” kata dia.
Baca Juga: Hitungan Kemenkeu Potensi PNBP dari Ekspor Pasir Laut Rp2,5 Triliun
2. Kondisi global dan domestik diharapkan bisa turunkan biaya utang
Ilustrasi utang. (IDN Times/Aditya Pratama) Di samping itu, kondisi perekonomian global maupun domestik diprediksi akan terus membaik akhir tahun ini sehingga biaya utang yang dikeluarkan pemerintah diharapkan menurun.
Saat ini, porsi utang dengan mata utang valas terhadap total outstanding utang cenderung menurun. Kondisi ini mengindikasikan risiko utang akibat fluktuasi valas menurun.
"Selain itu, kita bisa melakukan prefunding tahun ini untuk tahun depan, dalam rangka bahwa utang kita baik secara net atau gross cukup tinggi tahun depan,” ujar Riko.
Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani Jelaskan soal Tukin PNS Kemenkeu Naik 300 Persen
3. Rincian pembiayaan utang tahun depan
ilustrasi mengatur utang (pexels.com/Karolina Kaboompics) Adapun penarikan utang baru tahun depan mencapai Rp775,9 triliun yang meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp642.562 triliun dan pinjaman sebesar Rp133.305 triliun.
Riko menjelaskan, pinjaman ini bisa diperoleh dari dua sumber, antara lain pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Untuk sumber dari pinjaman dalam negeri Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun.
Besaran utang ini meningkat cukup signifikan dibandingkan 2024. Pada tahun ini saja, target pembiayaan utang Rp648,1 triliun.
"Fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. Salah satu alasannya adalah karena ini tahun kelima dari periode 2020-2024," ujar dia.
"Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima," ucap dia.
Baca Juga: Kemenkeu: Peredaran Rokok Ilegal Meningkat Sejak 2022 hingga 2023
