Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tiga strategi pembangunan daerah yang bakal dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Strategi ini diharapkan jadi tonggak buat Indonesia jadi negara maju pada 2045.
"Tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pemerintahan baru kita di bawah Presiden Prabowo. Jadi ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal ini, kebijakan tersebut harus dirancang agar tetap adaptif dan tangkas dalam mengimplementasikan prioritas dan program pembangunan nasional yang baru," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal 2024 di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).
Baca Juga: Bahlil: Hanya Zaman Jokowi, Ada Pembangunan Smelter Tembaga di RI
1. Kembangkan strategi pembangunan daerah
Ilustrasi APBD (dok. istimewa) Setidaknya ada tiga strategi pengembangan daerah di bawah pemerintahan Prabowo. Strategi pertama adalah mendorong pembangunan berbasis nasional, menjadi pertumbuhan ekonomi berbasis daerah dengan meningkatkan kualitas belanja.
"Pertama adalah bagaimana kita mengembangkan strategi pembangunan daerah, sebelumnya kita berfokus pada strategi pembangunan nasional," tutur Luky.
Oleh karena itu, orientasi pembangunan menjadi sangat penting karena Indonesia adalah negara yang besar. Pemerintah daerah diminta menggali potensi masing-masing.
Selanjutnya, tugas DJPK Kemenkeu menyiapkan instrumen fiskal buat mendorong potensi tersebut.
"Itulah sebabnya kita mencoba untuk mengembangkan strategi pembangunan daerah ini. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, tentu saja, mencoba memahami potensi daerah-daerah itu," ucapnya.
Baca Juga: Istana Klaim Pembebasan Kapten Philip Momentum Pembangunan di Nduga
2. Dorong konvergensi antar daerah untuk kembangkan pusat ekonomi daerah
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama) Strategi kedua adalah mendorong konvergensi antardaerah dengan menciptakan strategi pertumbuhan dan pengembangan pusat-pusat ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah perlu memaksimalkan Transfer ke Daerah (TKD).
Dia mengatakan TKD tersebut diberikan bukan hanya untuk kebutuhan belanja pemerintah daerah, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
"Dalam hal kebijakan kita mencoba untuk memanfaatkan apa yang disebut kebijakan afirmatif," beber Luky.
Baca Juga: Indeks Pembangunan Manusia Papua Naik selama 10 Tahun Jokowi Presiden
3. Realisasi transfer ke daerah capai Rp562,1 triliun
ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama) Strategi ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan transfer antarpemerintah asimetris dengan memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Kemenkeu mencoba memperbaiki kualitas belanja daerah. Maka dari itu, pengawasan terhadap belanja daerah juga dilakukan.
Berdasarkan realisasi transfer ke daerah per 31 Agustus mencapai Rp562,1 triliun atau 65,5 persen dari pagu sebesar Rp857,6 triliun. Artinya ini 11,6 persen tumbuh di atas tahun lalu dan ini juga baik karena dengan alokasi yang lebih tinggi APBD bisa belanja lebih banyak dan berdampak pada pertumuhan ekonomi.
