Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, mengatakan, Munaslub Kadin yang dilaksanakan pada Sabtu (14/9/2024) bukan inisiatif Ketua Umum terpilih, Anindya Novyan Bakrie. Bahkan, tidak ada permintaan maupun arahan dari tokoh pengusaha nasional yang akrab disapa Anin itu.
Ia menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi sebagai anggota luar biasa (ALB) menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah.
"Berkomunikasi intensif dengan banyak teman-teman di Kadin mulai Juli lalu, setelah sejak akhir tahun 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah," ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024).
Baca Juga: Dualisme Kepengurusan Kadin Bisa Hambat Investasi
1. Sejak pilpres sejumlah pengurus kadin daerah tidak lagi diajak koordinasi oleh pemda
Logo Kadin Indonesia (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko) Widiyanto menceritakan, sejak ramai aktivitas kampanye pilpres, sejumlah pengurus Kadin daerah mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah.
Jika Kadin daerah menggelar acara dalam upaya peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu paslon pilpres.
Hal ini lantaran Arsjad Rasjid yang saat itu menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kadin dinilai telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres sehingga diwaspadai lantaran dipersepsikan tidak netral. Hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian pun, kata dia, berubah menjadi canggung.
Baca Juga: Berapa Biaya Jadi Anggota Kadin? Ini Rinciannya
2. Kadin mulai pasif suarakan kepentingan kalangan industri
Ia menyayangkan, Kadin yang pasif dalam menyuarakan kepentingan kalangan industri dan dunia usaha umumnya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Misalnya, ketika ada masalah dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Kadin waktu itu tidak ada suaranya," jelasnya.
Padahal, kata dia, saat itu banyak asosiasi mencoba menyampaikan bahwa Permendag tersebut bermasalah. Pada akhirnya, yang mengambil mengambil inisiatif adalah asosiasi lain, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Begitu pula ketika harga gas menjadi concern bagi para pelaku usaha keramik nasional. Dia mengatakan, Kadin saat itu hampir tidak mengambil peran untuk melakukan mediasi dengan pemerintah.
"Akibatnya, justru asosiasi-asosiasi yang akhirnya mesti mengambil langkah sendiri-sendiri dalam menyikapi tantangan yang dihadapi," ujar dia.
Baca Juga: Bentrokan di Menara Kadin Versi Kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid
3. Munaslub digelar berdasarkan permintaan para ketua umum Kadin daerah
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie (tiga dari kiri), saat menggelar jumpa pers di gedung Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/9/2024). (IDN Times/Aji Pitoko) Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi yang juga Sekretaris Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia membeberkan, Munaslub Kadin Indonesia diselenggarakan berdasarkan masukan sebelumnya dan surat permintaan resmi dari para ketua umum Kadin Daerah.
Munaslub dijalankan, karena Dewan Pertimbangan Kadin harus dapat memfasilitasi dan menjalankan Munaslub yang telah diminta. Oleh karena itu, tidak ada inisiatif pemerintah di Munaslub.
"Semua murni dari Kadinda dan asosiasi sebagai anggota luar biasa," kata dia.
