Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siap memberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) terbaik untuk Muhammadiyah.
Langkah ini diambil pascakeputusan PP Muhammadiyah untuk menerima tawaran mengelola konsesi tambang. Sayangnya, ia enggan menyebut lahan tambang mana yang nantinya dikelola Muhammadiyah.
"Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024)
1. Muhammadiyah menerima izin tambang setelah lakukan kajian panjang
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Dok/Screenshot Youtube BKPM). Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Muhadjir Efendy sebagai ketua tim diskusi dari Muhammadiyah soal pengelolaan tambang.
Bahlil pun menyoroti sejumlah pandangan soal ormas agama mengelola tambang yang dianggap tidak berpengalaman karena banyak pengusaha yang saat ini mengelola tambang dulunya juga belum berpengalaman.
"Alhamdulillah kemarin saya baca di berita, Muhammadiyah setelah melalui kajian panjang itu menerima, ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait pemberian konsesi. Kemarin saya sudah ditelepon pak Muhadjir sebagai ketua tim rapat Muhammadiyah untuk kelola tambang ini, dan saya pikir ini barang bagus," tuturnya.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Resmi Terima Tawaran Pemerintah untuk Kelola Tambang
2. Kebijakan izin tambang sesuai UUD 1945
Haedar Nashir dan Muhadjir Effendy saat pengumuman keputusan Muhammadiyah atas tawaran izin usaha tambang. (IDN Times/Tunggul Damarjati) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Adapun ormas keagamaan diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang selama ini diprioritaskan untuk badan usaha negara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang berlaku sejak 30 Mei 2024. Kebijakan ini diterbitkan di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi).
"Justru kita terlambat menurut saya. Presiden Joko Widodo yang berani memberikan gini, hanya presiden Joko Widodo," ujarnya.
Bahlil mengklaim kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi, ormas agama dinilai berperan besar dalam memerdekakan republik ini.
Baca Juga: Muhadjir Klaim Baru Tahu Ditunjuk jadi Ketua Tim Tambang Muhammadiyah
