Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) meramalkan rasio utang pemerintah akan mengalami tren penurunan dalam lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, menuju level 38,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan, pemerintah terus konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal sehingga APBN dapat dijaga sehat, kredibel, dan berkesinambungan.
"Pembiayaan melalui utang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi,” kata Ferry Irawan di Jakarta, dikutip Selasa (27/08/2024).
Baca Juga: IMF Proyeksi Ekonomi RI Tetap Kuat, Ini Respons BI
1. Rasio utang 2014-2019 di bawah kondisi saat ini
Ilustrasi utang. (IDN Times/Aditya Pratama) Selain itu, utang menjadi alat strategis dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.
Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada rentang 2014 hingga 2019, jauh di bawah kondisi saat ini. Utang pemerintah saat ini berada dalam kisaran rasio 24,68 persen sampai dengan 30,23 persen PDB. Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Struktur utang pemerintah diklaim sehat
ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama) Menurut Ferry, secara struktur, utang Pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Komposisi utang Pemerintah sebagian besar berupa SBN Domestik sebesar 70,49 persen SBN Valas sebesar 17,27 persen dan pinjaman sebesar 12,24 persen," tuturnya.
Kepemilikan SBN Domestik antara lain oleh Lembaga Keuangan memegang sekitar 39,6 persen, Bank Indonesia sekitar 24,3 persen oleh Asing hanya sekitar 14,0 persen termasuk kepemilikan oleh Pemerintah dan bank sentral asing, investor individu sekitar 8,7 persen serta sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya.
Dengan demikian, pemerintah terus mendorong pasar SBN untuk lebih efisien sehingga meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.
"Ke depan, pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara, seperti optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi," kata Ferry.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Bilang Rasio Utang Indonesia Terendah, Benarkah?
