IMF Minta RI Hapus Larangan Ekspor Nikel, Bahlil: Keliru Besar!
Hilirisasi nikel berlaku sejak 1 Januari 2020
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia buka suara, usai diterbitkannya laporan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
Bahlil menegaskan, penilaian yang diberikan IMF akan dampak negatif yang ditimbulkan dari hilirisasi tambang keliru besar.
“IMF menentang kebijakan larangan ekspor, karena menurut analisa untung ruginya, itu menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Pemirkian dia ini keliru besar,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6/2023).
Baca Juga: IMF Minta Pemerintah Hapus Bertahap Larangan Ekspor Nikel
1. Berkat hilirisasi nikel, ekspor naik 10 kali lipat
Adapun program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, dilakukan antara lain untuk komoditas nikel, bauksit, dan timah. Larangan ekspor nikel, misalnya, telah dilakukan sejak 1 Januari 2020, sebagai penerapan Undang-Undang Minerba.
Hilirisasi telah memberikan dampak positif bagi perkonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga.
"Hilirsasi nikel kita telah berdampak, ekspor kita 2017-2018 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. Begitu, kita ekspor nikel dengan lakukan hilirisasi, ekspor kita naik di 2022 hampir 30 miliar dolar AS atau naik 10 kali lipat," tegas Bahlil.
Baca Juga: Ekspor Konsentrat Freeport Bisa Picu Protes Pengusaha Nikel