Dualisme Kepengurusan Kadin Bisa Hambat Investasi

1. Masalah dualisme tidak boleh berlangsung lama

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menyatakan dualisme yang terjadi di Kadin tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Pemerintah, ditegaskan Piter, harus bertindak serta dilarang berpihak ke satu kubu.

"Apapun keputusan pemerintah, Kadin pasti akan kembali solid. Sebab, pada umumnya pengusaha lebih memilih sikap pragmatis," kata Piter dikutip dalam pernyataannya, Jumat (20/9/2024). 

Selama ini, menurut Piter, Kadin kerap dijadikan kendaraan politik oleh para pengusaha yang tergabung di dalamnya. Menurutnya, polemik kepengurusan Kadin baru-baru ini tidak lepas dari kepentingan politik, yang melibatkan organisasi pengusaha.

Paling realistis, menurutnya, adalah meminta semua pihak untuk menahan diri atau sama-sama mundur selangkah. Dalam hal ini, Anin tidak memaksakan kepengurusan Kadin versi Munaslub, sementara Arsjad tidak asal memecat pengurus yang beda pilihan dan menghentikan proses hukum.

"Kedua pihak kemudian duduk bersama untuk merancang percepatan Munas atau bahasa lainnya mengulang Munaslub dengan melibatkan semua pihak. Mereka silakan bertarung untuk membuktikan apakah benar pengurus daerah menginginkan pergantian karena Arsjad dianggap melanggar AD/ART, atau jangan-jangan itu klaim sepihak," katanya.

Baca Juga: Berapa Biaya Jadi Anggota Kadin? Ini Rinciannya

2. Kredibilitas pemerintah dipertaruhkan

Menurut Piter, kalangan investor selalu menilai posisi Kadin sebagai jendela sekaligus jembatan antara dunia usaha dan pebisnis dengan pemerintah.

Maka itu, kredibilitas pemerintah dalam mengatasi kekisruhan ini juga dipertaruhkan. Jika terendus sikap yang terlalu memihak ke salah satu kubu, maka akan menjadi catatan buruk sebagai bentuk intervensi negara terhadap pelaku bisnis.

Baca Juga: Umar Kei Buka Suara Terkait Bentrokan di Menara Kadin