TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DJP Klaim Tak Temukan Indikasi Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Beredar isu akun Bjorka menjual 6 juta data NPWP

Ilustrasi KTP dan NPWP (IDN Times/Paulus Risang)

Intinya Sih...

  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menegaskan tidak ada indikasi kebocoran data NPWP dalam sistem informasi DJP.
  • Struktur data yang tersebar bukan terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP).

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP.
 
"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

1. Struktur data yang tersebar bukan struktur data terkait kewajiban perpajakan

Ilustrasi petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Dwi memastikan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP).
 
Kendati begitu, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data tersebut.

Baca Juga: Soal 6 Juta Data Dibocorkan Bjorka, Jokowi: Banyak Negara Mengalami

2. DJP janji tingkatkan sistem keamanan dan perlindungan data

Ilustrasi kantor direktorat jenderal pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto. (Dokumentasi DJP)

DJP berkomitmen akan terus menjaga kerahasiaan data WP dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

"DJP akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," tutur Dwi.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya