TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Data 6 Juta WP Diduga Bocor, Sri Mulyani Minta DJP Evaluasi

Data yang bocor dijual Rp153 juta

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih...

  • Menteri Keuangan meminta evaluasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk miliknya dan Presiden Jokowi.
  • Menkeu menunggu laporan hasil evaluasi dari Ditjen Pajak terkait kabar kebocoran data.

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan evaluasi dan meneliti terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, termasuk miliknya dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. 

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

1. DJP sedang lakukan evaluasi atas dugaan kebocoran data

Ilustrasi KTP dan NPWP (IDN Times/Paulus Risang)

Terkait hasil evaluasi, Menkeu menegaskan masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Ditjen Pajak.

"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," kata dia.

Baca Juga: Heboh 6 Juta NPWP Bocor, Jokowi Minta Mitigasi Secepatnya

2. Data yang bocor dijual Rp153 juta

unsplash

Adapun kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024) kemarin.

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dolar AS atau setara Rp153 juta (asumsi kurs Rp15.300).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor, di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis akun X @secgron.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya