CEK FAKTA: Gibran Sebut IKN hanya Sedot APBN 20 Persen, Benarkah?
Klaim Gibran merujuk pada klaim Jokowi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya akan menyedot 20 persen APBN. Sisa kebutuhan pendanaan IKN, menurutnya, akan mengandalkan investor.
"Tidak semua harus gunakan APBN, contohnya IKN banyak yang gagal paham tidak 100 persen pembangunan IKN gunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi swasta dan luar negeri, ini banyak yang gagal paham," ungkap Gibran dalam debat perdana Cawapres, Jumat (22/12/2023).
Berdasarkan Undang Undang 21/2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa opsi pembiayaan IKN yakni pendanaan kreatif creative financing dan pendapatan asli Ibu Kota Nusantara akan jauh lebih dominan daripada porsi pendanaan yang berasal Anggaran Pendanaan Belanja Negara.
Meski demikian dalam beleid tersebut tidak dijelaskan secara pasti berapa persen peran APBN untuk membiayai proyek IKN.
Editor’s picks
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2023, realisasi belanja IKN mencapai Rp13 triliun dari total alokasi Rp29,3 triliun di tahun ini.
Adapun pagu belanja IKN ini hanya menyerap 0,93 persen dari total keseluruhan belanja negara tahun ini berdasarkan Perpres 75.2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan pembangunan IKN akan Nusantara akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20 persen. Sisanya akan menggunakan dana dari Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dan juga investor.
“Untuk kawasan inti yang di situ ada Istana dan gedung-gedung kementerian, ini memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan,” kata Jokowi saat menghadiri peresmian NasDem Tower, seperti yang disiarkan langsung di kanal YouTube NasDem TV, Selasa (22/2/2022).
"Sehingga 80 persen adalah baik KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), baik PPP (Public Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," sambung dia.
Baca Juga: Gibran Sindir Cak Imin: Dulu Dukung IKN, Sekarang Gak, Gak Konsisten!