BAKN DPR Minta Tarif Cukai Minuman Berpemanis 2,5 Persen Tahun Depan
Cara untuk kendalikan konsumsi minuman berpemanis
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mulai menerapkan cukai untuk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada tahun depan. BAKN pun mengusulkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen.
Ketua BAKN DPR, Wahyu Sanjaya mengatakan, pengenaan cukai MBDK ini penting dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis yang sangat tinggi.
"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk mengurangi dampak negatif tersebut, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT)," kata Wahyu, Rabu (11/9/2024).
Baca Juga: Daftar Minuman Berpemanis yang Bakal Masuk Obyek Kena Cukai
1. Tarif cukai berpemanis diterapkan bertahap hingga 20 persen
Untuk tahap awal, BAKN DPR RI mengusulkan tarif cukai MBDK minimal 2,5 persen pada tahun depan, dan secara bertahap untuk bisa mencapai 20 persen.
Adapun melalui Buku Nota Keuangan II, dijelaskan pemerintah berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa MBDK di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula.
"Sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," imbuhnya.