Swasta Bisa Jadi Penyedia Listrik, Tarif Bakal Lebih Murah?

1. Skema sewa jaringan belum capai kesepakatan

Dia menjelaskan, pemerintah telah menyelesaikan hampir seluruh pembahasan RUU EBET tersebut. Dari total 63 pasal, 61 sudah disepakati, sementara dua lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut.

Sebanyak dua pasal yang belum mencapai kesepakatan tersebut berkaitan dengan energi baru dan energi terbarukan, khususnya mengenai aturan PBJT atau sewa jaringan.

"Isi dua pasal yang terakhir ini terkait Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan," ujar Eniya.

Baca Juga: Pos Bloc Kebakaran, Diduga Akibat Konsleting Listrik di Kedai Kopi

2. Skema penggunaan bersama jaringan listrik

Dalam skema PBJT, pembangkit EBT yang dimiliki oleh perusahaan swasta atau badan usaha diperbolehkan menyalurkan listrik ke kawasan industri atau konsumen tertentu dengan memanfaatkan jaringan transmisi milik PLN, namun dengan beberapa aturan yang harus dipatuhi.

Misalnya, pembangkit listrik EBT di bawah Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Umum (IUPTLU) yang berlokasi di wilayah usaha PLN dapat menyalurkan listrik ke kawasan industri di luar wilayah PLN melalui penyewaan jaringan.

Selain itu, konsumen PLN yang memiliki pembangkit EBT sendiri juga dapat menyalurkan listrik ke beban tertentu melalui jaringan PLN, selama masih berada di wilayah usaha PLN.

Namun, terdapat batasan yang melarang pembangkit EBT menyalurkan listrik secara langsung ke konsumen, baik rumah tangga maupun kawasan industri, tanpa melalui mekanisme penyewaan jaringan PLN.

"Jadi untuk yang penjualan yang bebas ke bapak ibu rumah tangga, kami belum ke arah sana," tegasnya.