Jakarta, IDN Times - Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto memilih figur yang memahami sektor pertanian dan mendukung kepentingan petani untuk memimpin Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyarankan agar tata kelola perberasan nasional lebih melibatkan industri kecil dan koperasi, bukan hanya memberikan ruang kepada perusahaan bermodal besar.
"Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," kata dia dalam keterangan yang diterima, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga: Bulog Serap 882 Ribu Ton Beras hingga Bulan Ini
1. Kesejahteraan petani turun selama era Jokowi
Ilustrasi petani (Rizki/IDNTimes) Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, kesejahteraan petani di Indonesia disebut menurun akibat rendahnya harga gabah. Padahal, di sisi lain harga beras di Indonesia relatif tinggi.
Menurut Henry, Jokowi dan Bapanas perlu bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Sebab, mereka dianggap belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap petani.
"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Impor Beras Berujung Denda, Serikat Petani: Lebih Baik Serap Gabah
2. SPI sebut keluhan yang disampaikan ke Jokowi tak ditindaklanjuti
Presiden Jokowi tinjau panen raya di Sulawesi Tengah (dok. Sekretariat Presiden) Henry mengungkapkan, masalah yang ada telah disampaikan langsung kepada Jokowi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang berarti. Menurutnya, SPI telah beberapa kali menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bapanas.
Dia juga menyarankan agar Kepala Bapanas diganti untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pertanian.
Dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi yang segera berakhir, Henry berharap pemerintahan selanjutnya akan lebih memperhatikan kesejahteraan petani.
"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Beda dengan Arsjad, Tidak Ada Munaslub saat Rosan Jadi TKN Jokowi
3. Lahan pertanian banyak tergerus untuk proyek infrastruktur
Ilustrasi sawah (IDN Times/Wira Sanjiwani) Henry juga menyoroti alih fungsi lahan pertanian yang cukup signifikan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam catatannya, setidaknya alih fungsi itu luasnya mencapai lebih dari 1,5 juta hektare.
Dia mencontohkan beberapa proyek infrastruktur, seperti pembangunan Bandara Kertajati, jalan tol, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang berdampak pada pengurangan luas lahan sawah.
"Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ucap dia.
Baca Juga: Jokowi Groundbreaking 3 Proyek Perdana Investor Asing di IKN
