Pemerintah Soroti Kasus Meikarta, Mau Bikin Skema Penjaminan
Untuk beri kepastian ke masyarakat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skema penjaminan di sektor properti, salah satu bentuknya adalah completion guarantee (jaminan penyelesaian).
Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam konteks tersebut menyoroti kasus properti Meikarta. Pada kasus ini, konsumen Meikarta menuntut haknya karena properti yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Belakangan pihak Meikarta menuntut balik para konsumennya.
"Nanti dengan Pak Rio (Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu) ada skema penjaminan. Tadi kita bicara bagaimana yang Meikarta orang beli rumah malah dituntut balik," katanya dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).
Baca Juga: Meikarta Buka Suara Usai Didemo Konsumen: Penyerahan Unit Bertahap
Baca Juga: KPK Bantah Pengusutan Korupsi di Meikarta Hambat Investasi
1. Skema penjaminan bakal beri kepastian masyarakat
Herry menjelaskan bahwa dengan adanya penjaminan maka masyarakat mempunyai kepastian saat mereka mencicil rumah, misalnya saja ketika menghadapi situasi seperti yang terjadi pada Meikarta.
"Even rumahnya belum selesai ada kepastian completion guarantee dan sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Di Sidang Meikarta, Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Bantah Terima Suap