Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana membeli lahan seluas 100 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan lahan tersebut akan digunakan membangun berbagai fasilitas. Itu dilakukan untuk mendukung pembangunan IKN.
"Kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti Insyaallah kami ingin membeli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare," kata dia kepada jurnalis usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: IUP Terbit, PBNU Gaspol Tambang Batu Bara Mulai Januari 2025
1. PBNU bakal bangun fasilitas pendidikan hingga kesehatan
Persiapan IKN H-2 HUT RI 79 pada Kamis (15/8/2024). (IDN Times/Tata Firza) Gus Yahya mengungkapkan PBNU berencana memanfaatkan lahan di ibu kota baru Indonesia itu untuk membangun berbagai fasilitas penting. Fasilitas tersebut mencakup organisasi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
Dalam diskusi dengan Jokowi, Gus Yahya menerima sejumlah saran terkait lokasi strategis di IKN yang dapat dibeli NU serta jenis fasilitas yang dapat dibangun.
"Itu yang tadi kami bicara dengan Bapak Presiden, ada jumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus untuk bisa dibeli oleh NU di IKN misalnya," paparnya.
Baca Juga: Ketum PBNU Temui Jokowi, Bahas Tambang dan Minat Investasi di IKN
2. NU butuh dana mencapai Rp3 triliun untuk investasi di IKN
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (IDN Times/Trio Hamdani) Selain membangun berbagai macam fasilitas di IKN, Gus Yahya juga mengindikasikan PBNU tidak menutup kemungkinan turut berinvestasi dalam peluang bisnis di IKN.
Saat ini, PBNU sedang mengembangkan gagasan konsolidasi kapital untuk merealisasikan rencana tersebut, dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp2 hingga Rp3 triliun. Hal tersebut akan diatur melalui pengaturan bisnis yang tepat.
"Ya, mungkin kita butuh barang Rp2 atau Rp3 triliun. Nah, nanti gimana cara membayarnya. Nanti kan soal pengaturan bisnis lah ini bisa diatur. Ya, kira-kira mungkin sekitar itu," paparnya.
Mengenai investor atau kolaborasi yang terlibat, Gus Yahya menyatakan saat ini rencana PBNU masih berupa gagasan.
Baca Juga: Bank Tanah Menangkan Gugatan Lahan Bandara IKN
