TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PBNU Dapat 26 Ribu Hektare Lahan Tambang Bekas Milik Bakrie Group

Lokasi di Kalimantan Timur

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih...

  • PBNU mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, Presiden Jokowi berikan lahan tambang seluas 26 ribu ha.
  • Lokasi tambang batu bara PBNU berada di bekas wilayah pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur.

Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Bahkan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan lahan tambang seluas 26 ribu hektare (ha) ke PBNU.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan siap untuk segera mengelola usaha pertambangan. Dia menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

1. Lokasi tambang bekas milik Bakrie Group

Ilustrasi tambang dikelola ormas. (IDN Times/Aditya Pratama)

Gus Yahya mengungkapkan, lokasi tambang batu bara seluas 26 ribu ha yang akan dikelola PBNU berada di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di bekas wilayah pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC). KPC merupakan anak usaha perusahaan milik perusahaan Bakrie Group, yakni PT BUMI Resources Tbk (BUMI).

Mengenai potensi produksi tambang, Gus Yahya menjelaskan, baru sebagian kecil area yang telah dieksplorasi, sehingga belum ada kepastian mengenai total cadangan yang dapat dihasilkan.

"Baru sebagian kecil sekali yang dieksplorasi. Kita sudah bisa mulai produksi tapi juga sambil harus eksplorasi lagi," ujarnya.

Baca Juga: IUP Terbit, PBNU Gaspol Tambang Batu Bara Mulai Januari 2025

2. Mulai menambang Januari 2025

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (IDN Times/Trio Hamdani)

Gus Yahya memastikan penambangan batu bara akan segera dimulai karena IUP telah resmi dikeluarkan. Dia menyakini operasional penambangan bisa mulai pada Januari 2025 mendatang.

"Segera (kita mulai) karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," ujarnya.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya