Meski Digugat, Pemerintah Tolak Perpanjang HGB Hotel Sultan
Minta kerendahan hati Pontjo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan di Komplek Gelora Bung Karno (GBK).
"Yang jelas tidak memperpanjang HGB ya, sudah selesai," kata Hadi saat ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni meminta Pontjo Sutowo menghormati proses hukum. Terlebih, dia sudah kalah berkali-kali di pengadilan terkait perkara HGB Hotel Sultan.
"Nampaknya perlu kerendahan hati dari pihak sana bahwa ini adalah negara hukum, pengadilan sudah memutuskan bahwa tanah tersebut secara legal milik negara dalam hal ini Kemensetneg," kata Raja Juli.
Baca Juga: Hotel Sultan Gugat Pemerintah, Ini 4 Tuntutannya
1. Pontjo Sutowo masih keukeuh minta pembaruan HGB
Sementara itu, pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, yang dimiliki oleh Pontjo Sutowo masih ingin mendapatkan pembaruan HGB selama 30 tahun.
Bahkan, Pontjo sudah melayangkan gugatan ke PN Jakpus pada Senin (9/10/2023) dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan dilaporkan dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.
Petitum yang dimohonkan oleh Pontjo adalah menyatakan pihaknya adalah pemegang sertifikat: HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora secara sah.
Petitum lainnya adalah menyatakan pembaruan hak atas HGB 26 dan 27 yang diajukan oleh penggugat adalah sah menurut hukum.
Baca Juga: Hotel Sultan Minta Ganti Rugi Rp28 T ke Pemerintah, Ini Alasannya