Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025, Senin (5/8/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pihaknya telah memperoleh persetujuan dari Presiden Jokowi dan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait APBN 2025.
Persetujuan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan gas (migas).
“Itu yang sudah dibahas dengan DPR. Kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan bapak Presiden pada 16 Agustus,” kata Sri Mulyani dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
1. APBN 2025 sudah menampung program Prabowo
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya selama sepekan di Eropa. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo) Sri Mulyani menyatakan, postur APBN 2025 telah dilaporkan kepada presiden dan presiden terpilih, dengan pembahasan awal yang dilakukan bersama DPR melalui Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Dia mengungkapkan, postur APBN 2025 diperkirakan tidak akan mengalami banyak deviasi dari yang telah dibahas dengan DPR. Namun, sesuai arahan Jokowi, APBN 2025 akan menampung program-program prioritas yang telah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.
“Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” paparnya.
Baca Juga: DPR Sahkan RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,1-5,5 Persen
2. Proses transisi dinilai telah berjalan dengan baik
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (IDN Times/Ilman Nafi'an) Sri Mulyani menyatakan beberapa kebijakan khusus akan disampaikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto pada saat pemerintahan baru dimulai pada Oktober 2023.
“Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik, komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih,” tuturnya.
Program-program detail juga telah mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan. Pada rapat tersebut, arahan dari presiden dan Ppresiden terpilih untuk RAPBN 2025 telah difinalkan.
“Jadi, hari ini kami memfinalkan arahan dari presiden maupun presiden terpilih untuk RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Rapat RAPBN 2025, Jokowi Akomodasi Semua Program Prabowo
