Jokowi Ancam Pengusaha Tambang Sanksi jika Tak Bangun Fasilitas Bibit

1. Kewajiban berlaku untuk pemegang IUP hingga IUPK

Dijelaskan dalam Pasal 2, kewajiban pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Kewajiban tersebut juga berlaku bagi izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, kontrak karya, serta perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Amdal.

2. Pengusaha tambang harus melakukan inventarisasi mandiri

Pasal 4 mengharuskan badan usaha pertambangan melakukan inventarisasi mandiri dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian. Itu mencakup tiga kriteria, yaitu:

• Pemenuhan persyaratan administratif sesuai dengan regulasi di bidang mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan agraria
• Kondisi fasilitas persemaian yang ada, termasuk sarana, prasarana, kompetensi pengelola, kapasitas, serta pemeliharaan
• Rencana pembangunan bagi yang belum memiliki fasilitas, mencakup penentuan lokasi, sarana, prasarana, kompetensi pengelola, dan kapasitas. Inventarisasi ini harus selesai dalam enam bulan dan disampaikan kepada menteri atau gubernur untuk persetujuan.

Setelah persetujuan inventarisasi mandiri, sesuai Pasal 5, badan usaha yang sudah memiliki fasilitas persemaian wajib mengelolanya dengan memastikan penyediaan tumbuhan muda sesuai kapasitas dan kewajiban reklamasi atau pascatambang yang disetujui oleh menteri.

Mereka juga wajib menyediakan tenaga teknis berkompeten, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan. Mereka juga harus melaporkan hasil pengelolaan kepada menteri atau gubernur.

Bagi badan usaha yang belum memiliki fasilitas, tahapan pelaksanaan mencakup pembangunan dan penyediaan sarana prasarana, serta pengelolaan fasilitas dengan memastikan penyediaan tumbuhan muda, tenaga teknis berkompeten, dan pemeliharaan. Hasil kegiatan juga harus dilaporkan kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangan.

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Aturan Baru Ormas Agama Kelola Tambang