Industri Rokok Diimpit Aturan Ketat, 5,9 Juta Pekerja Terancam

1. Pabrikan rokok klaim berkontribusi besar ke penerimaan negara

Henry menyampaikan penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) saat ini menyumbang sekitar 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menurut kami itu adalah penerimaan yang cukup signifikan dan cukup bermanfaat," paparnya.

Selain itu, sekitar 97 persen bahan baku yang digunakan dalam industri tersebut berasal dari dalam negeri, sehingga ekosistem yang telah berjalan harmonis selama puluhan tahun berpotensi terganggu oleh peraturan yang semakin ketat.

Baca Juga: Pengertian Cukai Rokok dan Bedanya dengan Pajak Rokok

2. Industri mengaku menghadapi badai besar dari ketatnya aturan

Dia menekankan sentra-sentra industri tembakau umumnya memiliki perekonomian yang stabil, serta kondisi sosial budaya yang baik. Namun, dia khawatir jika PP 28 dan RPMK disetujui, industri tembakau akan menghadapi dampak yang sangat besar.

Menurutnya, RPMK tersebut bertujuan untuk membuat desain kemasan rokok menjadi seragam, meskipun tidak sepenuhnya polos karena masih ada tulisan merek, tetapi dengan tampilan yang dinilai tidak menarik.

"Kalau ini PP 28 maupun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan benar-benar akan disetujui dan diketok, kami pasti melihat akan terjadi badai yang luar biasa dan untuk itu," paparnya.

Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan strategi keluar yang jelas, termasuk bagaimana membantu petani, pekerja, dan pengecer agar tetap memiliki sumber penghasilan yang layak setelah peraturan-peraturan tersebut diterapkan.

Baca Juga: Buruh Rokok: Kemasan Polos Tanpa Merek Bikin Produk Ilegal Marak