Indonesia Pakai Pendanaan JETP, Tidak Akan Jadi Jebakan Utang Baru?
Pemerintah pastikan sesuai kebutuhan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menjamin pendanaan transisi energi melalui Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) tidak akan menjadi jebakan utang buat Indonesia.
Berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dirilis pemerintah Indonesia bersama JETP, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 97,3 miliar dolar AS untuk menghijaukan sistem ketenagalistrikan on-grid di tanah air mulai 2023 hingga 2030.
"Kalau dari kami, kita pasti akan menjaga supaya jangan sampai nanti kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak butuhkan," kata Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Transisi Energi Nasional, Rachmat Kaimuddin ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Baca Juga: Dokumen Investasi JETP Dirilis, Erick Tak Mau Cuma Jadi Kertas
1. Pemerintah akan tarik pendanaan JETP sesuai kebutuhan
Rachmat yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves mengatakan, pemerintah akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan sesuai kebutuhan.
"Kita jangan bikin sesuatu yang kita gak perlu, atau jangan bikin sesuatu yang gak produktif. Itu yang perlu kita jaga di sini. Selama untuk kebutuhannya produktif, menghasilkan nilai tambah, ya gak apa-apa pakai utang, tapi kalau gak, ya jangan," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Masih Kaji Draf Dokumen Pendanaan JETP Rp300 Triliun
Baca Juga: Hijaukan Pembangkit Listrik, RI Butuh Rp1.505 Triliun hingga 2030