TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ekonomi Jakarta Tetap Bisa Ngebut setelah Pindah IKN?

Pemerintah minta dukungan pengusaha

Website IKN

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengupayakan agar ekonomi Jakarta tidak kendor setelah ibu kota negara (IKN) pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024. Pemerintah provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari cara.

"Hari ini kita dengan pemerintah pusat terus melakukan pembahasan bagaimana Jakarta yang menyumbang ekonomi 16-17 persen tetap juga bisa menjaga ekonominya tetap tinggi," kata Asisten Perekonomian dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati dalam Indonesia Retail Summit di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Jokowi ke Bos Real Estate: 34 Ribu Hektare Lahan di IKN Bisa Dibeli

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Nusantara sebagai Proyek Terbesar di Dunia Saat Ini

1. Butuh dukungan pengusaha

ilustrasi perusahaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memutuskan bahwa ibu kota negara pindah ke Kaltim mulai 2024 mendatang. Meski begitu, Jokowi memberi arahan agar Jakarta tetap menjadi kota bisnis dan ekonomi berskala global.

Sri menjelaskan, poduk domestik regional bruto (PDRB) DKI Jakarta ditopang oleh sektor konsumsi, yaitu 62 persen. Kemudian disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 33 persen dan sisanya belanja pemerintah.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memerlukan dukungan dari pengusaha, khususnya yang bergerak di sektor konsumsi, dalam hal ini industri ritel.

"Ini mengindikasikan bahwa memang potensi yang sangat besar bagi Bapak-Ibu (pengusaha ritel) sekalian di sini ya bagaimana kemudian bisa memberikan fasilitas dan lain-lain agar pengeluaran dari sisi konsumsi ini bisa terus meningkat," tuturnya.

2. Pemerintah siap tampung aspirasi pengusaha

ilustrasi perusahaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa pihaknya tidak bisa berjalan sendiri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta sehingga membutuhkan bantuan pelaku usaha dan ekonomi.

Sri memastikan Pemprov DKI Jakarta membuka diri seluas-luasnya kepada pelaku usaha apabila membutuhkan dukungan terkait regulasi ataupun hal lainnya.

"Kalaupun itu ada datangnya dari pemerintah pusat, tidak apa-apa kita diskusikan kembali untuk kita bisa laporkan kepada Bapak Gubernur untuk nanti kita bahas di tingkat nasional. Intinya segala upaya tentu kita lakukan agar tadi pergerakan ekonomi Jakarta terus meningkat," tuturnya.

Baca Juga: Ditargetkan Rampung 2024, Begini Progres Konstruksi Bandara VVIP IKN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya