Dititipkan Dana Jumbo, PUPR Genjot Digitalisasi Pengadaan

2. Percepatan pengadaan tetap transparan dan akuntabel

Rachman menerangkan, ada sejumlah hal yang dilakukan Kementerian PUPR untuk memastikan pengadaan tetap transparan dan akuntabel.

Misalnya saja, badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dan tenaga kerja konstruksi (TKK) wajib meregistrasi standar perizinan berusaha, dan data pengalaman selama 10 tahun terakhir melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).

Tak hanya itu, vendor material dan peralatan konstruksi juga diwajibkan meregistrasi bukti kepemilikan peralatan melalui SIJKT.

"Sistem tersebut sudah terkoneksi dengan Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil), Pajak, dan Administrasi Hukum Online, jadi semua proses tahapannya sudah saling terkoneksi, ini yang akan memudahkan dalam pelaksanaan proses PBJ," kata dia.

Ditambah lagi, Kementerian PUPR juga mengoptimalkan proses PBJ dengan katalog elektronik. Katalog elektronik menjadi instrumen dalam mewujudkan pengelolaan tata kelola yang baik pada proses pengadaan barang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem tersebut diyakini mampu mempercepat proses pengadaan, serta menghemat waktu dan biaya dibandingkan harus melewati proses lelang konvensional, sambil tetap mengedepankan pengadaan yang transparan dan akuntabel.