Buruh Tolak Usulan Pengusaha Soal No Work No Pay
Buruh minta tetap digaji sekalipun dirumahkan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak keras usulan pengusaha kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar diterbitkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal no work no pay alias tidak diupah apabila sedang tidak bekerja.
Said mengatakan hal itu akan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk itu, dia menegaskan menolak wacana aturan tersebut.
"Hal itu melanggar UU Ketenagakerjaan, dan upah buruh Indonesia bersifat upah bulanan, bukan upah harian. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak boleh memotong gaji pokok," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11/2022).
Baca Juga: Pengusaha Desak Aturan No Work No Pay, Kemnaker Pelajari
1. Buruh tetap minta diupah jika tidak bekerja, karena keputusan perusahaan
Menurut Said, dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan ditegaskan upah buruh harus tetap dibayar jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
Dalam hal ini, menurut Said, buruh ingin tetap bekerja, bukan dirumahkan, sehingga upah harus tetap dibayar.
"Terkait dengan dalih merumahkan untuk menghindari PHK, itu hanya akal-akalan saja. Tidak ada alasan untuk pengusaha lakukan PHK, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik nomor tiga dunia," ujarnya.