Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dikritik karena mengklaim memprioritaskan produksi beras dalam negeri tapi tetap menargetkan impor hingga Desember 2024.
Kritik tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, retorika tersebut sebagai upaya untuk menutupi kasus mark up impor beras yang dapat menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Dia menanggapi klaim dari Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy yang menyatakan ingin mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk stok pangan nasional, namun tetap berencana mengimpor beras pada periode Juni hingga Desember 2024 dengan total 2,1 juta ton.
“Main-main aja gitu retorika hanya untuk menyenangkan para petani. Padahal yang dikasih petani itu bukan madu tapi racun dengan beras impornya,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).
Baca Juga: Dugaan Mark Up Impor Beras Bisa Bebani Devisa Negara
1. Bapanas dan Bulog diminta hentikan rencana impor beras
Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog) Uchok merasa heran karena Bapanas dan Bulog masih berencana melakukan impor beras dari Juni hingga Desember 2024, meskipun stok beras dalam negeri diyakini cukup. Dia menilai impor beras tersebut hanya bertujuan untuk melakukan mark up.
Dia menyarankan agar Bapanas dan Bulog menghentikan impor beras karena dapat merugikan petani Indonesia dan negara, mengingat adanya dugaan permainan mark up dalam proses impor tersebut.
“Seharusnya impor distop karena impor ini bukan hanya akan merugikan negara dengan adanya dugaan mark up tapi juga sangat merugikan petani,” paparnya.
Dia mengharapkan agar Bapanas dan Bulog lebih fokus dalam melayani serta meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia melalui penyerapan hasil pangan dalam negeri.
“Harusnya Bapanas- Bulog dapat melayani dan meningkatkan kesejahteraan para petani kita sendiri,” ucap Uchok.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Bulog Bantah Isu Mark Up, Ungkap Proses Penawaran Harga Beras Impor
2. Studi Demokrasi Rakyat soroti kejanggalan harga pemenang tender
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK pada Rabu (3/7/2024). (IDN Times/Aryodamar) Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menyoroti fakta terbaru mengenai skandal mark up impor beras oleh Bapanas dan Bulog. SDR telah melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog) untuk beras seharga 660 dolar AS per ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari pada Minggu (14/7/2024).
Dia juga mensinyalir kebohongan Bulog karena harga realisasi dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group, yang hanya sebesar 538 dolar AS per ton.
Tan Long Group menyatakan bahwa salah satu anggotanya, LOC TROI, berhasil memenangkan tender Bulog untuk 100 ribu ton beras dengan harga penawaran yang lebih rendah, yaitu 15 dolar AS per ton di bawah harga yang mereka tawarkan, yang berarti lebih rendah dari 538 dolar AS per ton.
