Anies Janjikan Kepastian Hukum dan Kebijakan pada Para Pengusaha
Pengusaha sering ngeluh berbisnis di Indonesia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menjanjikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan kepada para pengusaha. Dua hal itu merupakan keluhan yang selama ini disampaikan tidak hanya oleh pengusaha domestik, tetapi juga internasional.
"Begitu bicara tentang Indonesia, mereka sering kali mengatakan surat yang diterima tidak bermakna di luar kantor menerima surat itu. Menerima surat izin bukan berarti bisa jalan, justru tetap bertemu segala macam urusan yang dalam bahasanya kita ini pemimpin mekanisme isolasi yang sophisticated," ujar Anies ketika berbicara di forum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Menara Mega, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023).
Ia juga menjanjikan bakal membuat kebijakan secara transparan dari awal hingga akhir. Anies mengingatkan praktik perizinan tidak akan berjalan begitu saja meski sudah dibuat aplikasi.
"Kami di Jakarta melakukan reformasi soal perizinan itu lintas periode dimulai 2012 dan baru tuntas 2022. Gak bisa sekadar membuat aplikasi lalu mengasumsikan itu akan berjalan. Karena yang penting bukan di belakang aplikasinya, bukan pada launching, yang penting pasca launching everybody happy. Karena sering kali sesudah aplikasi di-launching, malah muncul masalah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
1. Anies akan beri kemudahan kepada pengusaha yang patuh terhadap aturan
Sementara, jubir muda Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Angga Putra Fidrian, mengatakan salah satu contoh konkret kepastian hukum yang pernah dilakukan oleh Anies bagi pengusaha yakni soal proyek reklamasi. Ia mengatakan, bagi pengusaha yang tertib terhadap proses akan dipermudah berusaha. Khusus bagi pengusaha yang tidak taat aturan bakal ditindak.
"Jangan sampai yang tertib gak dapat izin, yang melanggar tapi punya cara-cara lain malah dikasih izin. Itu sudah terjadi di Jakarta, sehingga kami gak ragu lagi untuk melakukan itu di tingkat nasional," kata Angga ketika menjawab pertanyaan IDN Times.
Anies juga menyebut bahwa kondisi birokrasi di Indonesia yang tidak tertib tidak bisa disembunyikan dari calon investor asing. Sebab, mereka memiliki data sendiri.
"Mereka paham kondisi kita. Jadi, kita gak bisa bohong soal ini! Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu kita gak bisa presentasi dan mengatakan 'our bureaucracy is working well. Lalu, praktik korupsi masih terus terjadi. No, no, mereka punya informasi yang lengkap," tutur dia lagi.
Selain itu infrastruktur pendukung yang masih lemah juga jadi penyebab calon investor asing ogah berinvestasi di Indonesia. "Saya rasa kita harus akui kalau kita punya masalah dan lakukan koreksinya. Jangan malah ditutup-tutupi," ujarnya.
Sebab, Anies bukan ingin mendongkrak jumlah investasi yang masuk melainkan tingkat kepercayaan.
Baca Juga: NasDem: Janji 100 Hari Pertama Anies-Muhaimin Bukan Omong Kosong