Anies: Calon Investor Ogah Masuk RI karena Parahnya Tingkat Korupsi
Investor asing cenderung cari negara yang tak korup
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengakui cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendatangkan investasi asing ke Tanah Air. Anies mengatakan seandainya menjadi Presiden RI, maka dia akan mengejar pertumbuhan ekonomi di atas angka 5,5 persen hingga 6,5 persen.
Tetapi, Anies mengingatkan, calon investor asing sudah punya informasi mengenai situasi di Indonesia. Sehingga, tidak ada gunanya membohongi mereka.
"Lagipula apa sih (yang mau ditutup-tutupi)? Misalnya, inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang njelimet? Kita gak bisa presentasi dan bilang our bureaucracy is working well. No.. no.. mereka punya informasi yang lengkap," ujar Anies ketika berbicara di forum APINDO di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023).
Selain itu, calon investor asing juga tahu keadaan adanya kekakuan dan iregularitas antara pusat, provinsi dan daerah. Begitu juga masih massifnya praktik korupsi di Tanah Air.
"Faktanya kan memang masih terjadi. Infrastruktur pendukung pun masih lemah," kata dia.
Alih-alih berusaha menutup-nutupi kondisi konkrit Indonesia, Anies justru mendorong agar pemerintah mengakui bahwa masih terdapat sejumlah masalah di hadapan calon investor asing. Lalu, katakan bahwa permasalahan itu akan dikoreksi.
"Tetapi, jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun itu bukan peningkatan investasinya, tetapi trust level," tutur dia lagi.
Baca Juga: Korsel Masuk 5 Besar Negara dengan Minat Investasi Terbesar di IKN
1. Indonesia harus perbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Lebih lanjut, Anies mengatakan calon investor asing tidak akan tertarik masuk ke Indonesia bila tidak ada komitmen untuk memberantas korupsi. Indikator itu bisa dilihat dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Namun, yang terjadi saat ini, kata Anies, IPK justru terus anjlok.
"Dunia membutuhkan (negara) IPK yang meningkat dan keseriusan di dalam membereskan isu korupsi," kata dia.
Saat ini, IPK Indonesia ada di angka 34. Padahal, pada 2019 lalu, IPK Indonesia sempat berada di angka 40.
"Jadi, iklim kepastian hukum itu perlu diciptakan. Saya sempat bicara dengan beberapa orang. Selama perjanjian itu tidak mau diteken di Indonesia, melainkan diteken di Singapura atau tempat laain, artinya dia gak percaya dengan sistem hukum kita," ujar Anies kepada Gita Wirjawan yang menjadi moderator di sesi dialog APINDO tersebut.
Sementara, isu lain menyangkut logistik, itu terkait hal-hal teknokratik.
Baca Juga: Anies Janjikan Kepastian Hukum dan Kebijakan pada Para Pengusaha