TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

YLKI: Power Wheeling Berpotensi Rugikan Masyarakat

Tarif listrik bisa jadi lebih mahal

ilustrasi membayar tagihan listrik (freepik.com/freepik)

Intinya Sih...

  • Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menolak skema power wheeling dalam ketenagalistrikan karena berpotensi meningkatkan tarif listrik.
  • Power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan negara, dapat membentuk kartel atau oligopoli dan sulit diintervensi oleh pemerintah.
  • Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai power wheeling melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan meningkatkan biaya operasional PLN.

Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan skema power wheeling pada sistem ketenagalistrikan di Tanah Air. Jika itu diterapkan maka ada risiko terhadap peningkatan tarif listrik yang bisa membebani konsumen.

“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2024)

1. Poin berbahaya dari skema power wheeling

Pexels.com/Pixabay

Menurut Tulus, skema power wheeling berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.

“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” kata dia.

Baca Juga: Perdagangan Listrik Indonesia-Singapura Buka Investasi Rp768,9 T

2. Masyarakat bisa mendapatkan harga listrik yang mahal

Ilustrasi petugas PLN. (dok. PLN)

Kemudian jika pemerintah sulit menentukan tarif maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menelan tarif listrik yang mahal.

“Jadi dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen,” ujar Tulus.

Power wheeling, sambung Tulus, berpotensi mewariskan masalah kepada rakyat dan juga merugikan negara. Oleh karena itu, Tulus menilai bahwa sistem ketenagalistrikan harus dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dinikmati oleh masyarakat.

“Negara harus hadir secara kuat dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Bukan malah dinikmati oleh segelintir investor," katanya.

Baca Juga: Power Wheeling dalam RUU EBET Bisa Gerus APBN

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya