Standar Kemasan Polos Rokok Menyulitkan Pelaku Industri

1. Berbenturan dengan putusan MK

Senada, Ahli Hukum Universitas Trisakti Ali Ridho mengatakan, peraturan ini bisa berbenturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait industri tembakau di Indonesia.

“Rokok itu sudah diakui sebagai aspek yang legal, maka tidak boleh dilarang
dipublikasikan. Kalau saya memahaminya dari konstruksi hukum, seperti putusan MK Nomor 54 Tahun 2008. Jika diperbolehkan oleh putusan itu, maka kemasan juga harus jelas. Jika tidak jelas, putusan MK itu dilanggar," kata Ridho.

"Begitu juga dengan putusan MK Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan sektor industri yang melakukan usaha secara legal di Indonesia memiliki hak yang sama dengan industri-industri lain dalam melakukan pengenalan dan
pemasaran produknya,” sambung dia.

2. Tidak cuma dilihat dari aspek kesehatan

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengungkapkan, polemik mengenai RPMK ini tidak hanya perlu dilihat dari aspek kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mengakui ada kontribusi besar dari industri tembakau.

“Bisa dibilang ekonomi negara kita ditopang oleh rokok, inilah national interest yang saya maksud. Ada petani, industri tembakau, bisnis-bisnis kecil yang bergantung pada rokok yang harus kita hormati jika membicarakan aturan ini. Jadi saya memutuskan untuk membela mereka karena ini kepentingan nasionalisme,” ucap Misbakhun.

Selain itu, pengendalian untuk kesehatan merupakan satu hal penting, tapi satu hal yang tidak bisa dikesampingkan bahwa ada Rp300 triliun dari industri rokok ini.

Baca Juga: Dibatasi Jual Rokok, Separuh Lebih Toko Kelontong Bisa Gulung Tikar