TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pensiunkan PLTU, Jokowi Mau Hasilkan Listrik dari Pembangkit EBT

Indonesia tidak akan lagi membangun PLTU batu bara

Presiden Jokowi di Sukoharjo, Jawa Tengah (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo semakin serius dalam menghasilkan listrik dari energi bersih. Hal tersebut diwujudkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 yang baru saja diteken 13 September lalu.

Perpres tersebut mengatur tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau dikenal sebagai Perpres EBT.

"Di dalamnya memang ada pengaturan-pengaturan secara khusus, misalnya pengaturan tentang bagaimana kita akan lebih memprioritaskan untuk pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam sosialisasi Perpres 112/2022, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: Jokowi Larang Pembangunan Pembangkit Listrik Batu Bara Baru

Baca Juga: Harga Batu Bara Masih Tinggi, Ekspor PTBA Alami Peningkatan

1. Indonesia tidak akan membangun PLTU batu bara lagi

Ilustrasi PLTU. (Dok. Istimewa)

Oleh karena itu, di dalam Perpres tersebut juga diatur ketentuan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara harus segera dipensiunkan.

Dadan menyampaikan, Indonesia tidak akan lagi membangun PLTU batu bara agar bisa mencapai target pengurangan emisi karbon beberapa tahun mendatang.

"Di dalam Perpres disebutkan secara jelas bahwa Indonesia tidak akan membangun PLTU yang baru kecuali di situ ada beberapa yang disebutkan sudah di dalam rencana, masuk dalam RUPTL, masuk ke dalam PSN, dan memberikan kontribusi ekonomi yang strategis, yang besar secara nasional," kata dia.

Baca Juga: Daftar 7 Saham Batu Bara dengan Pendapatan Tertinggi di Indonesia

2. Pengembangan PLTU masih diizinkan jika memenuhi sejumlah syarat

ilustrasi PLTU (pixabay.com/bhumann34)

Meski demikian, pengembangan PLTU baru juga masih diizinkan asal memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Perpres tersebut.

Syarat itu adalah sebagai berikut:

  • Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional.
  • Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan.
  • Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

Baca Juga: Berau Coal Raih Subroto Award, Kategori PPM Batu Bara Inovatif 2022

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya