NIK Resmi Jadi NPWP, Pengamat: Pemerintah Rakus Terhadap Pajak
Sudah ada 19 juta NIK yang bisa digunakan sebagai NPWP
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengkritik pemerintah yang mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Trubus menilai, kebijakan pemerintah itu kurang tepat dan cenderung memaksakan masyarakat yang tidak bekerja dan tidak memiliki NPWP.
"Ini kan sebenarnya memaksakan kepada mereka yang tidak punya NPWP kemudian dijadikan Wajib Pajak karena orang yang gak punya NPWP itu tidak bekerja, takutnya gak punya penghasilan. Kalau mereka bekerja dan punya penghasilan otomatis mereka punya NPWP dong," ucap Trubus saat dihubungi IDN Times, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga: NIK Berubah Jadi NPWP, Begini Skema yang Disiapkan Pemerintah
Baca Juga: 19 Juta NIK Resmi Berubah Jadi NPWP
1. Pemerintah rakus terhadap pajak
Berkaitan dengan itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati pernah merespons pernyataan seperti yang disampaikan Trubus tersebut. Jauh sebelum pemerintah resmi menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP, Sri Mulyani telah menjawab tudingan pihak-pihak yang menyatakan pemerintah dan DPR ingin semua orang yang punya KTP membayar pajak.
"Yang sering salah dan menyesatkan, (mereka bilang) oh jadi mulai sekarang pemerintah dan DPR setuju semua orang harus bayar pajak. Yang punya NIK, mau mahasiswa, mau nggak punya pendapatan harus bayar pajak karena menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP di Bandung akhir Desember tahun lalu.
Tak ayal jika kemudian Sri Mulyani menyatakan hal tersebut menakuti masyarakat dan cenderung menyesatkan.
"Pasti menakutkan masyarakat, tapi itu salah dan menyesatkan," ucap dia.
Sri Mulyani menegaskan, kendati NIK berubah jadi NPWP kewajiban membayar pajak tetap hanya berlaku bagi orang yang punya penghasilan dengan nominal sesuai peraturan pemerintah.
Perubahan NIK menjadi NPWP praktis hanya menjadi cara bagi pemerintah untuk penyederhanaan. Dengan demikian, masyarakat tak perlu memiliki nomor identitas yang berbeda untuk kebutuhan membayar pajak.
"NIK bisa menjadi NPWP, apakah itu artinya semua harus bayar pajak? Lah kalau Anda nggak punya pendapatan, ya Anda nggak bayar pajak," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Trubus justru menilai Sri Mulyani hanya menyampaikan pernyataan politis yang berkaitan dengan upaya pemerintah mengesahkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Itu pernyataan politis, waktu RUU HPP jadi UU HPP pernyataannya begitu melulu, tapi sebetulnya di balik itu sebenarnya ini mengindikasikan pemerintah, negara yang rakus terhadap pajak, harusnya pemerintah itu kan mencari solusi-solusi," ungkap dia.
Editor’s picks
Baca Juga: NIK Jadi NPWP Bikin Semua Orang Bayar Pajak? Sri Mulyani: Menyesatkan!