Masyarakat Diminta Validasi Sendiri NIK sebagai Ganti NPWP
Untuk membantu proses pemadanan NIK oleh pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus berupaya memadankan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai ganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, pun meminta masyarakat Wajib Pajak (WP) membantu pemerintah dalam pemadanan data tersebut. Masyarakat, sambung Suryo, bisa melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP secara mandiri. Suryo pun mengungkapkan kiat-kiat yang bisa dilakukan masyarakat WP dalam pemadanan NIK secara mandiri.
"Wajib Pajak bisa masuk ke laman kami dengan menggunakan NPWP sebagai key access-nya kemudian lakukan updating terhadap NIK-nya ataupun informasi lain. Simpan kemudian logout dan silakan masuk lagi dengan menggunakan NIK sebagai key access. Itu bs dilakukan sendiri oleh masyarakat Wajib Pajak," tutur Suryo dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Pemerintah Mau Tambah Jumlah Wajib Pajak
1. Upaya DJP dalam memadankan NIK
Sejalan dengan hal tersebut, Suryo pun menyampaikan upaya yang dilakukan pihaknya dalam memadankan NIK dengan NPWP tersebut.
DJP akan meminta kepada masyarakat Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data dan informasi yang ada dalam sistem informasi mereka.
"Jadi, di samping Wajib Pajak melakukan pemutakhiran mandiri kami pun reaching out kepada masyarakat Wajib Pajak untuk klarifikasi terhadap beberapa informasi yang menjadi basis profil Wajib Pajak," ucap Suryo.
Baca Juga: NIK Resmi Jadi NPWP, Pengamat: Pemerintah Rakus Terhadap Pajak