Kemenhub: Perlu Revisi UU Penerbangan untuk Hapus TBA Tiket Pesawat
INACA minta Kemenhub hapus TBA tiket pesawat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, penghapusan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat hanya bisa dilakukan dengan merevisi Undang Undang (UU) Penerbangan. Namun, Kemenhub belum memiliki rencana merevisi UU tersebut.
Adita menambahkan, jika revisi UU Penerbangan mau dilakukan, maka dibutuhkan juga keputusan dari legislatif atau DPR.
"Saya sudah sampaikan, itu dasarnya UU Penerbangan dan kalau memang mau hapus (TBA) berarti harus revisi UU. Kalau revisi prosesnya gak cuma eksekutif, tapi legislatif dan sejauh ini belum ada (rencana revisi UU Penerbangan)," ucap Adita kepada awak media, dikutip Selasa (14/11/2023).
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Masih Tinggi, Ini Rencana Sandiaga Uno
Baca Juga: Pemerintah Diminta Hapus Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
1. UU Penerbangan melindungi maskapai dan masyarakat
Salah satu alasan belum adanya rencana revisi UU Penerbangan adalah karena undang-undang tersebut hadir untuk melindungi dua pihak, yakni maskapai dan masyarakat.
UU Penerbangan mengatur soal TBA dan tarif batas bawah (TBB) harga tiket pesawat. Hal itu yang memberikan proteksi kepada maskapai dan masyarakat.
"Kalau dibaca di UU yang ada kan tujuan batas atas dan bawah itu kan memproteksi dua pihak. Si operator sendiri dan juga masyarakat. Agar tidak terlalu turun itu merugikan maskapai, kalau terlalu tinggi bebankan masyarakat. Jadi ada koridornya itu. Nah kalau emang mau dihapus harus diskusi dulu gimana proteksi dua pihak," tutur Adita.
Baca Juga: Menhub Tegaskan Tak Mungkin Hapus Tarif Batas Atas Tiket Pesawat