Kadin Arsjad Minta Menkumham Tolak Permohonan soal Hasil Munaslub

1. Sanksi kepada anggota Kadin yang melanggar

Selain itu, langkah lain Kadin Indonesia dalam menangani kisruh Munaslub adalah dengan memberikan sanksi kepada anggota-anggota yang terbukti menjadi inisiator dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Kemudian yang kedua, kami akan melakukan tindakan-tindakan organisatoris kepada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi dan ini sedang kami kaji secara detail siapa-siapa yang melakukan pelanggaran dan apa-apa pelanggaran yang dilakukan, tentu ini butuh proses," tutur Hamdan.

2. Penegakan hukum pidana

Hamdan juga menyatakan, Kadin Indonesia siap melakukan tindakan hukum berupa penegakan hukum pidana. Hal itu lantaran ada dugaan pemalsuan anggota Kadin provinsi yang hadir dalam Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024.

"Kami akan melakukan tindakan hukum penegakan hukum pidana. Kalau nanti ditemukan, ternyata ada pemalsuan-pemalsuan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Munaslub ini karena ternyata 21 provinsi menolak, lalu siapa yang mewakili Kadin provinsi? Ini kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait dan koordinasi dengan Kadin provinsi," beber Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2015 tersebut.

Baca Juga: Arsjad Rasjid Tepis Isu Jabatan Ketua TPN Ganjar Picu Munaslub Kadin