Anies Mau Tarif Tol Dibedakan, BUJT Swasta Perlu Dilibatkan
Anies ingin bedakan tarif tol logistin dan nonlogistik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengapungkan wacana peninjauan kembali tarif jalan tol. Menurut dia, tarif tol saat ini tidak berpihak kepada dunia usaha, terutama industri logistik sehingga perlu ada perbedaan antara tarif tol kendaraan komersial dan nonkomersial.
"Menurut saya perlu adanya review ulang atas tarif jalan tol, antara kegiatan usaha dengan kegiatan leisure. Yang sekarang terjadi adalah untuk kegiatan private yang nonkomersial itu malah mendapatkan biaya lebih kecil dibandingkan kegiatan komersial," tutur Anies dalam dialog dengan Kadin di Jakarta Theater, Kamis (11/1/2024) malam.
Pernyataan Anies tersebut mendapatkan respons dari Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI), Sugi Purnoto. Menurut Sugi, ada banyak indikator yang digunakan untuk menentukan tarif jalan tol sehingga untuk membedakan tarif tol kendaraan komersial dan nonkomersial perlu melalui banyak proses.
"Operator jalan tol ini banyak, pengelolanya banyak, bagaimana dia menyatukan. Terus kemudian jaraknya berbeda-beda. Tarifnya berbeda-beda. Ini real ya, yang harus disiasati bagaimana capres 01, 02, dan 03 maupun timnya memahami ini," kata Sugi kepada IDN Times, Senin (15/1/2024).
Baca Juga: Wakil Ketua TKN Janji Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran Biar Ada Tol Demak-Rembang
1. Pengelola jalan tol kebanyakan swasta
Sugi pun menekankan, operator atau pengelola jalan tol kebanyakan datang dari pihak swasta sehingga profit dari jalan tol tersebut menjadi satu hal utama. Beberapa pengelola jalan tol swasta, di antaranya Astra Infra Toll Road, Citra Marga Nusaphala Persada, Citra Waspphutowa, Bangun Tjipta Sarana, Jakarta Tollroad Development, dan lainnya.
Jika ada perbedaan tarif tol antara kendaraan komersial dan nonkomersial maka BUJT swasta tersebut perlu banyak berhitung agar mereka tidak merugi.
"Swasta itu kan membangun investasi selalu ada namanya ROI ya, Return on Investment. Kalau tarifnya diturunkan, yang menyubsidi siapa? Kan ya sudah dihitung biaya pemeliharaan, biaya investasi, mesti balik modalnya berapa lama. Nah, siapa yang nanggung? Kalau swasta nanggung, lama-lama dia nggak bisa gaji karyawannya, tutup. Ini yang harus dipahami oleh bapak-bapak capres, baik 01, 02, atau 03 siapapun yang mengemas ini menjadi bahan kampanye," beber Sugi.
Editor’s picks
Baca Juga: Tarif Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Naik per 13 Januari