TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

WTO Minta Dunia Bikin Perjanjian agar Akses ke Vaksin COVID-19 Adil

Saat ini negara-negara sedang meributkan soal paten vaksin

bbc.com

Jakarta, IDN Times – Pimpinan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala menyerukan agar dunia membentuk perjanjian internasional untuk memastikan akses yang lebih setara ke vaksin COVID-19. Hal itu disampaikan pada Rabu (5/5/2021), di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung mengenai isu penghapusan paten vaksin yang diusulkan sejumlah negara.

“Cara WTO menangani masalah ini sangat penting,” kata Okonjo-Iweala kepada perwakilan negara yang mengambil bagian dalam pertemuan dewan umum WTO, badan pembuat keputusan utama organisasi itu.

“Kita perlu memiliki rasa urgensi tentang bagaimana kita memahami masalah tanggapan terhadap COVID-19 ini karena dunia sedang menonton,” lanjutnya, mengutip Channel News Asia.

Baca Juga: Hari Kekayaan Intelektual, Ini 7 Karya dari Indonesia dengan Hak Paten

1. Penghapusan paten vaksin

Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (ANTARA FOTO/AAP Image/David Mariuz via REUTERS)

Selama berbulan-bulan terakhir, WTO telah menerima seruan yang dipimpin oleh India dan Afrika Selatan agar perlindungan kekayaan intelektual (paten) pada vaksin COVID-19 dihapuskan untuk sementara waktu.

Negara-negara itu dan negara lain yang mendukung seruan itu beranggapan bahwa langkah penghapusan paten untuk sementara waktu akan membantu meningkatkan produksi di negara-negara berkembang yang sejauh ini menerima lebih sedikit pasokan vaksin.

Tapi gagasan itu sampai sekarang mendapat pertentangan keras dari perusahaan-perusahaan farmasi dan negara tuan rumah mereka. Pihak penentang ini menegaskan bahwa paten bukanlah penghalang utama untuk meningkatkan produksi, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menghambat inovasi.

Baca Juga: Resmi! Ngozi Okonjo-Iweala Jadi Bos Baru WTO

2. Belum ada keputusan

Website

Okonjo-Iweala, yang menjadi perempuan pertama dan orang Afrika pertama yang memimpin WTO sejak 1 Maret, belum mengambil sikap apakah penghapusan paten itu akan berhasil kedepannya. Namun, ia bersikeras bahwa negara-negara dunia perlu menyetujui jalan bersama itu.

Ia menganggap langkah ini akan membantu menyelesaikan masalah ketidaksetaraan akses ke vaksin.

“Kebijakan vaksin adalah kebijakan ekonomi karena pemulihan ekonomi global tidak dapat dipertahankan kecuali kita menemukan cara untuk mendapatkan akses yang adil terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik,” katanya.

Baca Juga: Digugat Uni Eropa ke WTO Soal Ekspor Biji Nikel, Pemerintah Siap Lawan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya