Kamala Harris Janji Potong Pajak 100 Juta Warga AS

1. Kredit pajak hingga Rp94 juta untuk keluarga baru dengan bayi

Harris berjanji akan memotong pajak untuk sebagian besar warga Amerika jika terpilih menjadi presiden. Salah satu proposal utamanya adalah kredit pajak anak baru hingga 6 ribu dolar AS (sekitar Rp94 juta) untuk keluarga baru dengan bayi.

"Di bawah rencana saya, lebih dari 100 juta warga Amerika akan mendapatkan pemotongan pajak," ujar Harris, dilansir The Guardian.

Selain itu, mantan Jaksa Agung California ini juga mengusulkan pengembalian kredit pajak penghasilan yang diperoleh dan kredit pajak anak. Harris menegaskan bahwa ia tidak akan menaikkan pajak bagi orang yang berpenghasilan 400 ribu dolar AS (sekitar Rp6,2 miliar) atau kurang per tahun.

"Lihat siapa yang mereka perjuangkan jika Anda ingin tahu siapa yang mereka pedulikan," kata Harris, mengkritik rencana pajak Trump. Ia menambahkan bahwa Trump berencana memberikan potongan pajak besar-besaran kepada miliarder tahun demi tahun.

2. Rencana bangun 3 juta unit perumahan baru dalam empat tahun

Dalam pidatonya, Harris juga menyoroti krisis perumahan yang dihadapi Amerika Serikat. Ia berencana membangun 3 juta unit perumahan baru dalam empat tahun masa kepresidenannya.

"Pada akhir masa jabatan pertama saya, kita akan mengakhiri kekurangan perumahan Amerika dengan membangun 3 juta rumah dan sewa baru yang terjangkau bagi kelas menengah," janji Harris.

Untuk membantu pembeli rumah pertama kali, Harris mengusulkan hibah sebesar 25.000 dolar AS (sekitar Rp380 juta). Ia juga berjanji akan memerangi praktik anti-kompetitif di pasar perumahan dan menghentikan pembelian rumah secara massal oleh perusahaan Wall Street.

"Itu bisa membuat orang biasa tidak mungkin membeli atau bahkan menyewa rumah," kata Harris.

Meskipun proposal-proposal ini ambisius, Committee for a Responsible Federal Budget memperkirakan rencana ekonomi Harris akan meningkatkan defisit. Mereka memprediksi defisit akan mencapai 1,7 triliun dolar AS (sekitar Rp26.600 triliun) selama satu dekade. Angka ini bisa membengkak menjadi 2 triliun dolar AS (sekitar Rp31.300 triliun) jika kebijakan perumahan sementara dijadikan permanen.

Baca Juga: Kamala Harris Resmi Maju Pilpres AS dari Partai Demokrat