Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Mayoritas Dewan Pengurus Kadin Provinsi menolak upaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia. Adapun agenda utama Munsalub untuk menggantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid.
Penolakan disampaikan 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat.
Selain itu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
1. Alasan penolakan Munaslub Kadin
Suasana di The St. Regis Jakarta jelang Munaslub. (IDN Times/Trio Hamdani) Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menolak Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty menyebut, Dewan Pengurus Kadin Gorontalo tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti 2026.
"Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama ketua umum terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (14//9/2024).
Baca Juga: Siap Munaslub, Anggota Kadin Ramai-ramai Kumpul di St. Regis
2. Dukung penuh kepemimpinan Arsjad Rasjid
Ketua Kadin Arsjad Rasyid (Dok: istimewa) Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang juga menolak penyelenggaraan Munaslub yang tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. Pihaknya menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi dapat merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha.
Dia pun menegaskan mendukung penuh langkah-langkah Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin Indonesia.
Senada, Ketua Umum Kadin Maluku Utara Umar Lessy juga menyatakan penolakannya terhadap rencana Munaslub dan menegaskan dukungan Kadin Maluku Utara terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid, termasuk keputusannya untuk berhalangan sementara dan penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum beberapa waktu lalu.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Hal itu sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin jo Pasal 14 AD Kadin. Kami percaya bahwa keputusan ini diambil demi menjaga netralitas dan integritas organisasi Kadin," ujar Umar.
3. Munaslub bisa timbulkan ketidakstabilan dan ancam keutuhan Kadin
Logo Kadin Indonesia. (Dok/Istimewa). Ketua Umum Kadin Papua Ronald Antonio menambahkan, segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak marwah Kadin sebagai wadah pengusaha yang solid dan terpercaya.
"Dewan Pengurus Kadin Papua dengan tegas menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi, termasuk upaya untuk menyelenggarakan Munaslub yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin," ujar Ronald.
Sementara Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono menilai, upaya menggelar Munaslub bukan saja bertentangan dengan AD/ART Kadin Indonesia, tapi juga mengancam keutuhan Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang dibentuk berlandaskan undang-undang (UU).
Dia berharap seluruh anggota Kadin bersatu dan tetap solid menjalankan aktivitas organisasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip dan ketentuan dalam AD/ART.
"Kadin Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh elemen Kadin di Tingkat pusat dan daerah demi menjaga stabilitas organisasi dan berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian nasional,” tuturnya.
